Life in Prison

Mengetahui- Mengerti- Memahami

Rekonstuksi Sistem Pemidanaan 1 Desember , 2008

Filed under: Uncategorized — nixs @ 5:37 pm

Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia

 

 

TULISAN ini dimulai dari keprihatinan akan kondisi hukum di Indonesia yang saat ini ditengarai mendekati titik nadir, sehingga mendapat sorotan yang luar biasa dari komunitas dalam negeri maupun internasional.

Proses penegakan hukum khususnya acap dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, tidak memakai paramater yang objektif, dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Titik berat yang dikedepankan adalah disparitas pidana atau perbedaan dalam pidana yang dijatuhkan untuk berbagai kejahatan.

Sebagai contoh, pencurian terhadap uang uang negara berjumlah miliaran rupiah dijatuhi pidana penjara 18 bulan, sedangkan pencurian sepasang sepatu dijatuhi pidana dua tahun penjara. Contoh lain, Perkosaan terhadap perempuan dijatuhi pidana tujuh bulan penjara, sedangkan penganiayaan dikenai lima belas bulan penjara. Situasi tersebut membuat publik memertanyakan adakah kriteria dan paramater yang jelas bagi hakim untuk menjatuhkan pidana selain pidana maksimum.

Tidak mengherankan jika publik memertanyakannya. Apakah hakim telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (social justice). Secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap melanggar hukum, karena : a. undang-undang hanya menentukan pidana maksimum, b. adanya kebebasan hakim yang merupakan salah satu pilar dari ”negara hukum”, dan c. setiap kasus memiliki karakteristik masing-masing yang tidak mungkin disamakan.

Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah undang-undang yang dibuat melalui proses legislasi telah menunjukkan proporsionalitas antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang diancamkan, antara satu kejahatan dengan kejahatan lain? Baik KUHP yang merupakan warisan Belanda, maupun Undang-Undang yang dihasilkan DPR selama ini juga tidak dilandasi pada satu perangkat parameter yang konkret dalam menentukan ancaman pidana.

Pertanyan ini harus mulai dijawab dari makna pidana dan konsep pemidanaan itu sendiri, apakah ia dijatuhkan semata sebagai harga yang harus dibayar pelaku kejahatan semata, ataukah harus memiliki tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelakunya. Seharusnya, jawaban akan falsafah pemidanaan tersirat dalam criminal policy —kebijakan negara yang komprehensif untuk menanggulangi kejahatan, yang belum dimiliki Indonesia. Akibatnya, visi antara satu sub sistem peradilan pidana dengan sub sistem lainnya tidak selalu sama.

Cukup ironis, karena sejarah pemidanaan di Indonesia menunjukkan bahwa kitab-kitab hukum kuno sudah menyiratkan falsafah pemidanaan, yang intinya adalah bahwa pidana merupakan harga yang harus dibayar pelaku kejahatan, namun sekaligus harus punya tujuan yang lebih besar untuk masyarakat dan pelaku. Betapapun sulitnya hal ini dilakukan, karenanya, sudah masanya Indonesia memilih falsafah pemidanaan yang merupakan kompromi dan kumulasi pandangan yang ada dalam masyarakat yang heterogen ini, di sinilah peran legislatif menjadi sangat menentukan.

**

Ketidakjelasan pandangan legislatif mengenai pemidanaan menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam penentuan keseriusan berbagai tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang, sehingga sanksi pidananya pun sangat beragam, yang pada gilirannya menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana oleh pengadilan.

Kuncinya, ada pada penetapan peringkat keseriusan tindak pidana, dan untuk ini diperlukan adanya suatu parameter yang disusun berdasarkan penelitian, kajian, dan analisis yang sahih. Paramater ini tidak mungkin disusun berdasarkan disiplin hukum semata, karena masalah pemidanaan bukan sekadar masalah hukum, akan tetapi juga berkaitan erat dengan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Sumbangan disiplin lain seperti antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial karenanya tidak boleh diabaikan, karena hukum yang diterima masyarakat bukan hukum yang sekadar merupakan penjelmaan kepentingan sesaat dari kelompok tertentu saja.

Proses legislasi tidak dapat berjalan sendiri dengan mengabaikan pandangan dan realitas dalam masyarakat, termasuk masyarakat dunia. Keberhasilan proses ini terletak pada sejauh mana nilai dan norma masyarakat telah diangkat dan diinkorporasikan ke dalam produk legislasi. Sangat jelas bahwa dalam hal ini sumbangan akademisi dan ‘civil society’ (masyarakat sipil) sangat diperlukan. Masalahnya, apakah dengan kentalnya ”politicking” yang ada dalam lembaga legislatif hal ini mungkin terjadi?

Tanpa adanya keinginan dan kesungguhan untuk bekerja sama dengan elemen masyarakat lainnya, produk legislasi tidak akan optimum. Oleh karenanya, skala indeks tentang penetapan pidana yang disumbangkan dari luar lembaga ini —baik dari akademisi dan masyarakat sipil, pemerintah, maupun yudikatif, layak menjadi acuan mereka dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan legislasi.

Pada tahap berikutnya, disparitas pidana yang terjadi selama ini harus direduksi. Karena tidak mungkin dihilangkan sama sekali tanpa menggerogoti kebebasan pengadilan dan kewenangan diskresioner mereka. Seperti juga untuk badan legislatif, skala indeks diperlukan oleh lembaga yudikatif dalam proses pemidanaan.

Sebenarnya, ada sejumlah variabel yang selama ini menjadi landasan pertimbangan para hakim. Akan tetapi, bobot masing-masing variabel ini dalam menentukan pidana sangat bervariasi dan subjektif, dan menyebabkan tingginya disparitas pidana. KUHP telah merumuskan sejumlah variabel yang wajib dipertimbangkan hakim dalam proses pemidanaan. Namun, ini tidak cukup untuk memastikan penurunan disparitas pidana, sehingga diperlukan suatu pedoman yang lebih konkret untuk memutuskan pidana yang layak dijatuhkan pada seseorang.

Dalam pedoman ini, setiap variabel diberi bobot, untuk memudahkan hakim memperhitungkan pidana. Pembobotan pada setiap variabel dalam pedoman ini harus dilakukan dengan sangat seksama, yang memerlukan pemikiran, bukan hanya disiplin hukum tetapi juga disiplin lainnya. Kajian terhadap putusan-putusan hakim selama ini, harus mengawali proses penetapan bobot untuk memahami pola pikir hakim, yang diikuti dengan penelitian empiris.

Sudah diduga akan muncul resistensi dari lembaga yudikatif yang merasa kewenangan mereka dikurangi, namun perlu lah mereka menyadari stigma yang telah melekat pada mereka. Mengubah seluruh produk peradilan hanya melalui penetapan parameter baik untuk legislasi maupun pemidanaan saja memang tidak cukup. Upaya ini harus disertai dengan upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas dan integritas setiap personel dalam lembaga legislatif, eksekutif (khususnya kepolisian dan kejaksaan), dan yudikatif. Dan, yang lebih penting lagi tentunya para pemimpin tidak sekadar secara retorik, tapi juga secara nyata, mengedepankan supremasi hukum yang berkeadilan.

Tugas lembaga pendidikan tinggi —khususnya fakultas hukum— dalam hal ini bukan sekadar menghasilkan lulusan yang cerdas dan bernurani, serta menghasilkan berbagai pemikiran dan terobosan untuk memperbaiki kondisi hukum yang ada, namun juga sebagai ”guardian of the paradigm”.

Jelas sekali bahwa hubungan yang sinergistik antar para aktor dari hulu (legislasi) sampai ke hilir (adjudikasi) dalam proses peradilan sangat dituntut.***

Dikutip dari rilis pers pidato pengukuhan Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, PhD sebagai Guru Besar Tetap pada FH UI di Depok, Sabtu (8/3

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s