Life in Prison

Mengetahui- Mengerti- Memahami

Diskresi Polisi dan Permasalahannya 1 Desember , 2008

Filed under: Uncategorized — nixs @ 5:39 am

PENDAHULUAN

            Keberadaan polisi ditengah masyarakat sangat dibutuhkan, kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau polisi tidak ada, bisa jadi keadaan masyarakat akan kacau, kejahatan akan terjadi dimana dan bisa jadi hukum tidak dapat ditegakkan. Pada hakekatnya fungsi polisi dimanapun didunia ada tiga hal yaitu ketertiban, legalitas dan keadilan.

Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan penegak hukum yang umumnya berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban umum, pertolongan dan bantuan dalam semua jenis keadaan darurat, pencegahan dan peneyelidikan kejahatan.

Sedangkan didalam pasal 13 undang-undang no:2 tahun 2002 tentang kepolisian tugas pokok kepolisian republik Indonesia adalah:

  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyrakat
  2. Menegakkan hukum
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam memerankan fungsinya sebagi penegak hukum dan keadilan, adakalanya polisi harus menggunakan pemaksaan dan tindakan kekerasan. Demikian juga penegak nukum lainnya diberikan berbagai kekuasaan yang dapat digunakan guna tercapainya penegakan hukum yang sah. Diantara kekuasaan dan wewenang yang seringkali digunakan secara umum adalah kekuasaan penangkapan dan penahanan dan wewenang menggunakan kekerasan jika memang sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan penegakan hukum, kewenangan/kekuasaan profesi ini sering disebut dengan diskresi discretion, namun pada pelaksanaannya sangat jauh panggang dari api.

             Konggres PBB tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum, menyepakati perlunya perubahan orientasi terhadap hal tersebut diatas sehingga dalam penegakan hukum lebih mengutamkan terpenuhinya hak-hak asasi.

Rumusan rumusan dalam kongres inilah yang melahirkan kode perilaku penegak hukum,1979. namun sayangnya di Indonesia masih banyak yang meyakini bahwa kekerasan adalah perlu dan bahkan ada aturan-aturan yang melegalkan hal tersebut tanpa pertanggungjawaban yang jelas dalam proses penegakan hukum.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan dalam konteks mengkontol kejahatan biasanya membutuhkan dukungan anggota polisi bertipe supercop yang mengutamakan peran sebagi penegak hukum, berpandangan sempit bahwa tugasnya adalah memerangi kejahatan dan mengabaikan reaksi dari masyarakat.

Dalam keadaan yang demikian sangat potensial muncul kebijaksanaan mengambil langkah atau tindakan dalam situasi tertentu berdasarkan pertimbangan dan keyakina sendiri, berlandaskan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki.

 PEMBAHASAN

             Didalam pasal 18 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian ;Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesi dalam melaksanaan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak dengan penilaian sendiri dapat disebut sebagai diskresi. Diskresi dalam polisi dimulai pada tahun 1960, pada awalnya dalam sistem peradilan pidana tidak mengenal adanya diskresi karena polisi dan jaksa harus bekerja sesuai dengan hukum bila melakukan diluar itu berarti illegal. Definisi diskresi menurut K.C.Davis, adalah membuat pilihan atau putusan dari sejumlah kemungkinan yang akan ada atau bisa terjadi.

             Diskresi didalam penegakan hukum memang tidak dapat dihindarkan, mengingat keterbatasan-keterbasan baik dalam kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana, kualitas penegak hukum maupun partisipasi masyarakat. Diskresi ini merupakan refleksi pengakuan bahwa konsep penegakan hukum secara total (total enforcement) dan penegakan hukum secara penuh (full enforcement) tidak mungkin dilaksanakan, sehingga penegakan hukum yang aktual (actual enforcement) yang terjadi. Hikmah yang terjadi adalah, bahwa diskresi inilah yang menjadi sumber pembaharuan hukum apabila direkam dan dipantau dengan baik dan sistematis (Muladi, 1995).

Ada tiga bagian dan tiga kebijakan policy dalam diskresi yaitu:

1.Diskresi of judgment

 Adalah dilawankan kepada disiplin mati/menentang aturan yang seperti robot (militer). Petugas disini harus mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman atas dasar pengalaman, contohnya adalah penegakan aturan oleh polisi lalu-lintas yang terkadang melanggar aturan yang ada.

2. Diskresi of choice

Adalah menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan penilaian pribadi (yurispudensi baru).

3. Diskresi as liberty

Diskresi ini erat kaitannya dengan tugas dan fungsi jabatan oleh karenanya menjadi hak orang yang menjabat untuk membuat putusan (menginterprestasikan kewenangannya).dicontohkan seorang hakim yang memutus suatu perkara yang terkadang bertentangan dengan aturan yang ada tapi bukan karena interpensi, melainkan karena factor yang dianggap penting cruetial.

Kebijakan policy dalam diskresi ada tiga bentuk yaitu

1.  Kebijakan yang dibatasi restrectif policy, dengan kata lain harus ada aturan yang buat serta dilaksanakan dapat/boleh atau tidaknya suatu hal dilakukan.

2.  Discouragement (membuat orang berpikir ulang/menganjurkan untuk tidak) yaitu  dengan membuat aturan dengan sangsinya sehingga menciptakan pilihan untuk seseorang (seolah melarang tapi tidak secara langsung).

3. Judgmental mengaitkan diskresi adalah judgment dengan cara membuat pedoman/aturan yang ditetapkan yang apabila di langgar akan dikenakan hukuman atau sanksi.(Mardjono Reksodiputro, bahan kuliah-KIK smstr 1, 2008)

 

             Seorang petugas kepolisian Negara Repoblik Indonesia yang bertugas ditengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap keteriban dan keamanan umum atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi kepentingan umum. Dalam keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta pengarahan terlebih dahulu dari atasannya sehingga dia harus berani memutuskan  sendiri tindakannya. Namun dalam pelaksanaannya perlu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang petugas Kepolisian akan “diskresi” yaitu :

  1. Tindakan yang harus “benar-banar dilakukan “noodzakelijk, notwending” atau azas keperluan.
  2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian “Zakelijk, sachlich).
  3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang tidak dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan (Zweckmassig, doelmatiq).
  4. Azas keseimbangan (evenredoig) dalam mengambil tindakan, harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sasaran yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak, (Kombes Pol Drs. DBM. Suharya, Diskresi Kepolisian dalam rangka Penaganan Anak Berkonflik Dengan Hukum, disampaikan dalam acara Seminar Sehari “Peradilan Anak” Atas Kerjasama Maber Polri-Unisef-Sntra HAM Univ. Indonesia, Jakarta 11 Desember 2003).

            Selanjutnya didalam mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri yang paling menentukan kualitas tindakan adalah kemampuan dan pengalaman petugas kepolisian yang mengambil tindakan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang penting “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat 1 harus dikaitkan dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 31, 32, 33 UU No. 2 tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan profesional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

 

Diskresi juga tidak hanya wewenang yang ada pada kepolisian, secara umum diskresi diartikan adalah wewenang yang diberikan kepada setiap anggota birokrasi/pemerintahan yang mempunyai otoritas membuat keputusan. Polisi secar penuh mempunyai kewenangan diskresi tersebut dikarenakan tugas polisi yang mandiri, sama halnya dengan petugas pemasyarakatan, imigrasi ataupun bea cukai.

Filosofi hukum oleh R.Dworkien and Hart,teori donat doughnut theory mengatakan diskresi tidak diatur seperti halnya aturan dan kebijakan rules and policies tapi diskresi adanya didalam hal tersebut. Kenapa adanya diskresi hal ini disebabkan karena ada aturan atau kebijakan tertentu yang tidak dibuat untuk masalah-masalah tertentu (diberikan pada perkuliahan Prof Mardjono-KIK,2008)

  

PENUTUP

Setiap penerapan diskresi oleh polisi perlu dijauhkan dari kecenderungan tindakan represif dan militeristik, apalagi sampai sewenang-wenang bahkan anarki. Kultur-kultur kekerasan itu sangat mudah memperangkap diskresi polisi ke dalam bingkai pelanggaran HAM. Oleh karena itu, kultur polisi, terutama yang secara langsung atau tidak langsung memberikan kesempatan untuk penerapan diskresi polisi, semestinya mampu memposisikan kultur itu untuk senantiasa berlandaskan HAM. Bukan sebaliknya, kultur polisi bahkan menjadi pemicu pelanggaran HAM. Hal ini mutlak dibutuhkan, terutama buat polisi di Indonesia, yang telah menyatakan diri sebagai polisi sipil.

Sehingga reformasi kultur Polri merupakan syarat utama guna menghilangkan stigmanisasi oleh masyarakat atas kewenangan/kekuasaan yang berlebihan. Sebab, jika hal tersebut dibiarkan terus berlanjut maka akan mamba semakin berkembangnya stigmanisasi tersebut berupa superbody-nya Polri. Kesan demikian sama sekali tidak menguntungkan, karena Polri sebenarnya punya batas kewenangan ditengah luasnya wewenang yang dimiliki polisi, sebagaimana diatur Undang Undang No:2 tahun 2002 tentang kepolisian.

Reformasi Polri yang sesungguhnya  mutlak dibutuhkan, karena dengan itu akan dapat terwujud kinerja kepolisian tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana setiap anggota boleh dan tidak boleh berbuat, sehingga diharapkan hal ini menjadi wacana bagi setiap orang yang menyandang status polisi atas boleh tidaknya pribadi yang bersangkutan melakukan pengaturan sikap serta perilaku seseorang atau sejumlah orang lain dalam situasi konflik. Tertutama jika situasi konflik tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban orang lain di sekitarnya.

 

 

 

DAFTAR BACAAN

 

Kombes Pol Drs. DBM. Suharya, Diskresi Kepolisian dalam rangka Penaganan Anak Berkonflik Dengan Hukum, disampaikan dalam acara Seminar Sehari “Peradilan Anak” Atas Kerjasama Maber Polri-Unisef-Sntra HAM Univ. Indonesia, Jakarta 11 Desember 2003.

Muladi, Kapita Selekte Sistem Peradilan Pidana (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 1995, hal. 46-47

Reksodiputro Mardjono, bahan kuliah-KIK smstr 1, 2008.

Sitompul, DPM, 2008, bahan kuliah KIK-UI sesmtr 1.

Sitompul, DPM, 2005, Beberapa tugas dan wewenang polri, Aoudie, Jakarta

Indonesia, Undang Undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian.

Indonesia, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang kitab hukum acara pidana.

 

 

Iklan
 

3 Responses to “Diskresi Polisi dan Permasalahannya”

  1. imam249 Says:

    Boleh minta lebih atas uraiannya apa tidak?
    makasih

  2. scrips Says:

    diskresi adalah suatu tindakan menurut penilain polisi pada kondisi tertentu (maksudnya dalam bertugas) selama tidak menyimpang dari kewenangan wilayah hukumnya, tidak tidak bertentangan dengan aturan-aturan umum pemerintahan yang baik dan tidak melanggar hak asasi manusia.

    berdasarkan uu no.2 tahun 2002 pasa 18 ayat (1, 2) bahwa diskresi kepolisian adalah solusi bagi aparat kepolisian republik indonesia selaku alat negara dalam proses penegakan hukum.

    namun disamping itu. penulis juga melihat bahwa diskresi juga mempunyai sisi negatif atau menyimpang yang dapat menyebabkan aparat kepolisian cendrung menggunakannya sebagai alat untuk memperoleh sesuatu keuntungan demi dirinya sendiri, contoh : seorang yang motornya ditahan oleh polisi yang kemudian pada saat proses penarikan dari tangan polisi. aparat meminta bayaran uang keluar dengan harga yang cukup menyesakkan nafas, ntah itu sebagai pelengkap adm atau apalah…

    oleh karena itu saya setuju dibuat pembatasan-pembatasan diskresi kepolisian atau adanya pengawasan dari lembaga external yang bekerja tanpa campur tangan politisi baik dari pihak intern maupun exteren. seperti : komisi kode etik kepolisian nasional yang di tempatkan pada masing-masing markas besar kepolisian indonesia baik yang dipusat atau didaerah.

  3. scrips Says:

    oh… ya da yang lupa… kenapa tidak dimuat saja… aturan-aturan diskresi yang terdapat dalam kode etik kepolisian yang terbaru saat ini. mungkin pembahasan tersebut akan semakin menarik untuk dapat dikaji secara mendalam, sehingga kita dapat menambah pengetahuan kita mengenai “diskresi”. khususnya bagi praktisi di bidang hukum.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s