Life in Prison

Mengetahui- Mengerti- Memahami

Globalisasi Dan Multikulturalism 1 Desember , 2008

Filed under: Uncategorized — nixs @ 5:43 pm

Pendahuluan

Memasuki milenium ketiga ini kita disibukan dengan istilah globalisasi yang arus dan kekuatannya tidak dapat dibendung lagi. Kekuatan globalisasi sebagai pengalaman orang yang bangun pagi dan melihat segala sesuatu sudah berubah, melewati apa saja layaknya sebuah juggernout. Banyak hal yang kita anggap suatu kebenaran suatu waktu menghilang tanpa bekas. Para pakar mengakuinya bahwa sekarang perubahan kehidupan manusia terbawa oleh arus global. Masyarakat atau bangsa yang kurang siap akan terbawa oleh arus global. Globalisasi cukup intensif dibicarakan diberbagai negara, misalnya di Perancis globalisasi dikenal dengan kata mondialisation, sedangkan di Spayol dan Amerika Latin kata ini adalah globalizacion dan untuk Jerman meyebutnya dengan globalisierung (Materi kuliah disampaikan oleh Prof.Mardjono dalam perkuliahan KIK-UI ).

Globalisasi diibaratkan sebagai “pisau” yang bermata ganda sebagai kutukan dan berkah. Dikatakan sebagai berkah dikatakan menurut versi pejabat globalisasi menarik investor asing yang kemudian menjelma menjadi lapangan pekerjaan. Sebagai kutukan, globalisasi dikambinghitamkan oleh pemuka agama yang mengeluhkan merosotnya moral kaum muda setelah mengenal internet dan gaya hidup barat. (B.Hari Juliawan, Keretaku Tak Berhenti Lama).

Seluruh manusia hidup dimuka bumi ini dalam realiatas yang plural. Begitu juga pada masyarakat Indonesia yang majemuk (plural society). Masyarakat Indonesia memiliki corak Bhineka Tunggal Ika, bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang berada dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia dilihat memiliki suatu kebudayaan yang berlaku secara umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya sebagai mosaik. Seperti yang telah dikemukan oleh the fanding father bangsa Indonesia bahwa kebudayaan bangsa Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. (Pasudi Suparlan, Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural).

Masyarakat yang plural merupakan “belati” bermata ganda dimana pluralitas sebagai rahmat dan sebagai kutukan. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pemahaman pluralitas sebagai rahmat adalah keberanian untuk memerima perbedaan. Menerima perbedaan bukan hanya dengan kompetensi keterampilan, melainkan lebih banyak terkait dengan persepsi dan sikap sesuai dengan realitas kehidupan yang menyeluruh. Sedangkan pluralitas sebagai kutukan akan menimbulkan sikap penafian terhadap yang lain, baik individu ataupun kelompok, karena dianggap berbeda dengan dirinya, dan perbedaan dianggap menyimpang atau salah.

Penafian terhadap yang lain pada hakekatnya adalah pemaksaan keseragaman dan menghilangkan keunikan jati diri yang lain, baik individu atau komunitas. Modus relasi hegemonik berarti mengandaikan konstruksi sosial hierarkis, dan membangaun pengakuan bahwa seseorang atau kelompok lain unggul atas yang lain, serta mengajukan klaim yang melibihi hak-haknya dengan cara merampas hak-hak milik pihak lain. (disampaikan oleh Prof.Mardjono dalam perkuliahan KIK-UI ). Menurut Suparlan yang mengutip dari Fay, Jary dan J. Jary dalam acuan utama masyarakat yang multikultural adalah multikulturalisme, yakni sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individu ataupun secara kebudayaan. (Pasudi Suparlan, Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural).

Globalisasi

Bahasa globalisasi patut mendapatkan perhatian khusus. Terdapat dua macam perkembangan modalis di padukan dengan istilah globalisasi. Pertama, perkembangan teknologi dan kedua, perkembangan dalam pemusatan kekuasaan. (Peter Marcus, Memahami Bahasa Globalisasi). Globalisasi ini berarti terjadi pertemuan dan gesekan nilai-nilai budaya dan agama di seluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi, dan informasi hasil moderniasasi teknologi. Pertemuan dan gesekan ini akan menghasilkan kompetisi liar yang saling dipengaruhi dan mempengaruhi, saling bertentangan dan bertabrakan nilai-nilai yang berbeda yang akan menghasilkan kalah atau menang atau kerjasama yang menghasilkan sintesa dan analisis baru.

Beberapa pemikir memperdebatkan pandangan tentang globalisasi yang masing-masing berbeda satu sama lainnya. Menurut kaum skeptis, hal yang dibicarakan tentang globalisasi adalah omong kosong. Adapun manfaat, cobaan, dan kesengsaraan yang ditimbulkannya, ekonomi global tidak begitu berbeda dengan yang penah terjadi pada periode sebelumnya. Kaum ini berpandangan banyak negara yang memperoleh sedikit pendapatannya dari perdagangan luar negeri. Kaum skeptisme ini, cenderung dialiran kiri politik, sebab menurut mereka semua ini hanya mitos, pemerintah yang mengendalikan kehidupan ekonomi negara, dan kesejahteraanpun tetap utuh. Gagasan globalisasi merupakan ideologi yang disebarluaskan oleh para pendukung pasar bebas yang membongkar kesejahteraan dan mengurangi pengeluaran negara.

Selanjutnya adalah kelompok radikal bahwa globalisasi tidak hanya sangat riil, melainkan juga merupakan konsekuensi yang dirasakan dimanapun. Pasar global jauh lebih berkembang dan mengabaikan batas-batas negara. Banyak bangsa telah kehilangan daulatnya, dan para politisi telah kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi dunia. Kelompok kaum radikal ini masuk kedalam aliran kanan. Pasca perang dingin beberapa system baru menggugurkan hal yang mempersiapakan rangka kerja yang berbeda untuk hubungan internasional. Pasca perang dingin suasana dunia sangat berantakan, membingungkan dan tak terdefinisikan. Tetapi lebih dari itu kita berada dalam system internasional yang baru. System yang baru tersebut memiliki logika sendiri yang unik, berbagai peraturan, tekanan intensif, dan memiliki nama sendiri yaitu globalisasi.

Ini merupakan system internasional yang dominan yang menggantikan system perang dingin setelah runtuhnya tembok Berlin di Jerman. Maksud dari sebagai system internasional dalam perang dingin memiliki struktur kekuatan sendiri keseimbangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Perang dingin memiliki trent tersendiri yaitu pertikaian antara kapitalisame dengan komunisme, antara blok barat dengan timur. Dari seluruh elmen yang berada dalam perang dingin tersebut mempengaruhi politik, perdagangan dan hubungan Negara diberbagai belahan dunia. (Thomas L.Freidman, Memahami Globalisasi).

Sedangkan globalisasi merupakan system internasional yang serupa dengan atribut unik dan berbeda, dan memiliki ciri yang istimewa integrasi. Globalisasi ini dihubungkan dengan satu kata jaringan (web). System globalisasi bersifat dinamis dan berkesinambungan. Maka dalam mendefinisikan globalisasi adalah integerasi yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dari pasar. Negara dan teknologi sampai pada tingkat yang tak pernah disangsikan sebelumnya dalam caranya yang memungkinkan setiap individu, perusahaan dan bangsa-bangsa untuk mencapai seluruh dunia yang lebih jauh, lebih cepat lebih murah dari yang pernah ada sebelumnya.

Sedangkan ide dibelakang globalisasi adalah kapitalisme pasar bebas, jika semakin kita biarkan maka kekuatan pasar akan berkuasa dan perekonomian kita bagi perdagangan bebas dan kompetisi akan semakin terbuka. Globalisasi berarti penyebaran kapitalisme pasar bebas keseluruh negara di dunia. Globalisasi memiliki peraturan perekonomian tersendiri. Peraturan itu bergulir sekitar pembukaan deregulasi, privatisasi perekonomian guna lebih kompetitif dan atraktif bagi investasi luar negeri. (Thomas L. Freidman, Memahami Globalisasi).

Kriteria ekonomi yang melekat pada arti globalisasi merupakan kelanjutan kriteria ekonomi yang melekat pada pembangunan (development). (Herry Priyono, Marginalisasi ala Neoliberal). Proses globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme. Maksudnya adalah kini peran pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional telah terbuka dan mengglobal, yang kemudian dikuatkan oleh ideologi dan tata dunia perdagangan dibawah satu aturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas secara global.

Globalisasi muncul bersamaan dengan runtuhnya pembangunan di Asia Timur. Era globalisasi ini yang memiskinkan rakyat di dunia ketiga seolah-olah merupakan arah baru yang menjanjikan harapan kebajikan bagi umat manusia dan menjadi keharusan sejarah umat manusia dimasa depan. Globalisasi juga melahirkan kecemasan yang memperhatikan masalah kemiskinan dan marginalisasi rakyat, serta masalah keadilan sosial. (Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalsasi). Salah satu impact negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi bagi negara berkembang adalah marginalisasi sejumlah besar manusia dan bertambahnya angka kemiskinan. Proses marginalisasi (impoverty) makin terasa jika negara mengalami krisis keuangan. Industrialisasi pada negara berkembang hanya menguntungkan kaum tertentu dan memiskinkan rakyat banyak. Demikian pula, dengan degradasi lingkungan yang ditimbulkanpun semakin parah.

Faham globalisasi yang didasarkan pada pasar global, intinya sama dengan neoliberalisme yang didasarkan pada pokok-pokok sebagai berikut, liberaliasi perdagangan, liberalisasi investasi, privatisasi, pemotongan anggaran publik untuk sosial, potongan subsidi negara, devaluasi mata uang, upah buruh murah. Liberalisasi perdagangan berarti menghilangkan segala peraturan yang melindungi industri dan pasar domestik oleh negara. Logika neoliberal ekonomi negara akan berkembang jika diserahkan pada pasar. Liberalisasi memberikan kesempatan pada kapitalis untuk mengeruk keuntungan, dan penghapusan beban yang harus ditanggung oleh swasta. Hal ini memberikan ruang yang bebas dan terbuka terhadap perdagangan internasional dan investasi internasional Dan peran negara diambil alih oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti, IMF, WTO, WB dan TNC/MNC. Liberasi investasi memberikan masuknya paham neoliberalism untuk memanam saham sebesar 100% untuk perusahan internasional, bebas bea masuk, tingkat suku bunga dan pajak rendah. Privatisasi penjualan perusahan-perusahaan negara dan pelayanan publik pada swasta (Materi kuliah disampaikan oleh Prof.Mardjono dalam perkuliahan KIK-UI ).

Urusan negara industri utara memandang pesimis terhadap globalisasi. Dimana masyarakat yang berkembang di selatan hanya berperan sedit atau tidak sama sekali. Pandangan ini juga menganggap bahwa globalisasi telah menghancurkan kebudayaan lokal, memperluas kesenjangan dunia, dan yang membuat kehidupan kaum miskin semakin terpuruk. Dan beberapa pihak mengatakan bahwa globalisasi menciptakan dunia terbelah antara pemenang dan pecundang. Hanya sedikit sekali yang maju menuju kemakmuran, sementara yang lain mengalami kehidupan yang penuh kesengsaraan dan keputusasaan.

Banyak data statistik yang memperlihatkan bahwa mereka yang miskin -seperlima dari penduduk dunia- pendapatannya merosot dari 2,3 sampai 1,4 % dari seluruh pendapatan dunia. Tetapi bagi negara yang maju malahan jumlah pendapatannya meningkat. Sedangkan pada Negara kurang berkembang, regulasi mengenai keselamatan dan lingkungan hidup cukup rendah atau sama sekali tidak ada. Dan orang mengatakan bahwa sekarang mirip dengan kampung global global village, tetapi lebih tepat dengan penjarahan global global pillage (Anthony Giddens, Runaway World). Dengan berlangsungnya proses globalisasi telah melahirkan apa yang disebut oleh Marshall McLuhan the global village.

Globalisasi dan dampaknya terbagi menjadi dua macam sisi, yaitu positif dan negatif. Sisi negatif atau ancaman dari globalisasi yaitu arus informasi dan komunikasi dimana semua orang dan semua umur dapat dengan bebas mengakses gambar-gambar porno yang tak bermanfaat tanpa ada batas. Dengan gencarnya iklan menyebabkan masyarakat menjadi berbudaya konsumtif dengan gaya hidup yang global sesuai dengan budaya barat. Sedangkan bagi faham kebebasan menjadikan anak remaja mendefinisikan kebebasan sama dengan kebebasan pada dunia sekuler, sehingga karena faham kebebasan itu nilai agama, norma dan budaya lokal terancam. Kebebasan tersebut adalah kebebasan yang menjurus pada kepuasan lahiriah pleasure, egoisme, dan hedonisme. Globalisasi menjadikan negara yang berkembang menjadi gelandangan dikampung sendiri dan penjarahan global sehingga melahirkan the village global. Dalam kampung global tersebut terjadilah ketidak adilan dan peristiwa dehumanisasi. Globalisasi melahirkan kebudayaan yang bersifat monoisme kebudayaan atau monokulturalisme dikarenakan imperialisme kebudayaan barat. (H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme).

Globalisasi menyebabkan merebaknya kebudayaan “McDonald” makanan instan lainnya, dengan demikian melahirkan kebudayaan yang serba instan, budaya telenovela yang melahirkan pesimisme, kekerasan hedonisme. Dengan meminjam istilah dari Edward Said gejala tersebut merupakan “cultur imprelism” baru menggantikan imprealisme klasik. (Azyumardi Azra, Identitas dan Krisis Budaya). Dampak yang positif dari globalisasi adalah berkembangnya teknologi yang mempermudah urusan manusia. Dengan media informasi menjadikan kita dapat melihat berbagai peristiwa diberbagai belahan dunia. Tiupan globalisasi, perpaduan dengan teknologi informasi melahirkan kebudayaaan dunia maya cyber cultur. Kemajuan teknologi informasi telah membentuk ruang cyber yang maha luas, suatu universitas baru, yaitu universe yang dibangun melalui komputer dan jaringan komunikasi. Ruang cyber tersebut merupakan lalulintas ilmu pengetahuan, gudang rahasia, dan berbagai pertunjukan suara dan kecepatan musik yang dipancarkan dengan kecepatan cahaya elektronik. Unsur positif dari globalisasi telah melahirkan LSM dan NGO sebagai gerakan dalam rangka melindungi masyarakat lokal terhadap serbuan globalisasi. Gerakan LSM menggelorakan identitas lokal, budaya lokal, perlindungan terhadap rakyat kecil, dan pandangan yang kritis terhadap negara dengan birokrasinya.  

Multikulturalisme

Pengertian multikulturalisme diberikan oleh para ahli sangat beragam, Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan yang pluralis dan multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat. (Azyumardi Azra, Identitas dan Krisis Budaya). Multikulturalisme secara etimologis marak digunakan pada tahun 1950 di Kanada. Menurut longer oxford directionary istilah “multiculturalme” merupakan deviasi kata multicultural. Ini menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat multicultural dan multilingual. (Muhaemin el-Ma’hadi, Multikulturalisme dan Pendidikan Multikulturalisme).

Multikulturalisme ternyata bukanlah pengertian yang mudah. Dimana mengandung dua pengertian yang kompleks, yaitu “multi” yang berarti plural dan “kulturalisme” berisi tentang kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, karena pluralisme bukan sekedar pengakuan akan adanya hal yang berjenis-jenis tetapi pengakuan tersebut memiliki implikasi politis, sosial, ekonomi dan budaya. Dalam pengertian tradisonal tentang multikulturalisme memiliki dua ciri utama; pertama, kebutuhan terhadap pengakuan the need of recognition. Kedua, legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya.

Dalam gelombang pertama multikulturalisme memiliki esensi terhadap perjuangan kelakuan budaya yang berbeda the other. Filsafat multikulturalisme tidak dapat lepas dari dua filosof kontemporer yakni, John Rawls dari Harvard University dan Charles Taylor dari McGill University. Rawls adalah penganut liberalisme terutama dalam bidang etika dan Taylor dalam filsafat budaya dan politik. Rawls mengemukakan teorinya dalam bukunya A Theory Justice, yang berusaha menghidupkan kembali “social contrac” dan melanjutkan kategori imperatif Kant, serta mengemukakan pemikiran alternative dari utilitarianisme.

Masyarakat yang adil bukanlah hanya menjamin “the greatest good for the greates number” yang terkenal dengan prinsip demokrasi. Filsafat Rawls menekankan arti pada “self interest” dan aspirasi pengenal dari seseorang. Manusia dilahirkan tanpa mengetahui akan sifat-sifatnya, posisi sosialnya, dan keyakinan moralnya, maka manusia tidak mengetahui posisi memaksimalkan kemampuannya. Maka Rawls mengemukakan dua prinsip; pertama, setiap manusia harus memiliki maksimum kebebasan individual dibandingkan orang lain. Kedua, setiap ketidaksamaan ekonomi haruslah memberikan keuntungan kemungkinan bagi yang tidak memperoleh keberuntungan. Menurutnya institusional yang menjamin kedua prinsip tersebut adalah demokrasi konstitusional.

Dalam bukunya Taylor membahas tentang The Politics of Recognition, berisi tentang pandangan multikulturalisme mulai berkembang dengan pesat, bukan hanya dalam ilmu politik tetapi juga dalam bidang filsafat dan kebudayaan. Jurgen Habermas menanggapi bahwa pelindungan yang sama dibawah hukum saja belum cukup dalam demokrasi konstitusional. Habermas menganjurkan agar supaya warga negara dipersatukan oleh “mutual respect” terhadap hak orang lain demokerasi konstitusioanal juga memberikan kepada kebudayaan minoritas, memperoleh hak yang sama untuk bersama-sama dengan kebudayaan mayoritas. (H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme).

Walaupun multikulturalisme telah digunakan oleh para pendiri bangsa dalam rangka mendisain kebudayaan bangsa Indonesia, tetapi bagi orang Indonesia multikulturalisme adalah konsep yang asing. Konsep multikulturalisme tidaklah sama dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena konsep multikulturalisme menekankan keanekaragaman dan kesederajatan. Multikulturalisme harus mau mengulas berbagai permasalahan yang mengandung ideologi, politik, demokrasi, penegakan hukum, keadialan, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral dan peningkatan mutu produktivitas. (Parsudi Suparlan, Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural).

Memang dalam kerangka konsep masyarakat multikultural dan multikulturalisme secara subtantif tidaklah terlalu baru di Indonesia dikarenakan jejaknya dapat ditemukan di Indonesia, dengan prinsip negara ber-Bhineka Tunggal Ika, yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah masyarakat multikultural tetapi masih terintregrasi oleh persatuan. (Azyumardi Azra, Identitas dan Krisis Budaya).   Multikulturalisme bukanlah sebuah wacana, melainkan sebuah ideologi yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai etika tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakat. Multikulturalisme sebagai ideologi tidaklah berdiri sendiri ataupun terpisah dari ideologi-ideologi lainnya. Multikulturalisme memerlukan konsep bangunan untuk dijadikan acuan guna memahami dan mengembangluaskannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk memahami multikulturalisme, diperlukan landasan pengetahuan berupa konsep-konsep yang relevan dan mendukung fungsi multikulturalisme dalam kehidupan. Akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Kebudayaan yang dimasudkan disini adalah konsep kebudayaan yang tidak terjadi pertentangan oleh para ahli, dikarenakan multikulturalisme merupakan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Oleh karena itu kebudayaan harus dilihat dari perfektif fungsinya bagi manusia. (Parsudi Suparlan, Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural).

Dengan pengunaan istilah dan praktek dari multikulturalisme dapat dibedakan lima jenis multikulturalisme, yaitu :

  1. “Multikulturalisme asosianis” yang mengacu pada masyarakat dimana kelompok berbagai kultur menjalankan hidup secara otonom dan menjalankan interaksi minimal satu sama lain. Contohnya adalah masyarakat pada sistem “millet”, mereka menerima keragaman tetapi mereka mempertahankan kebudayaan mereka secara terpisah dari masyarakat lainnya.
  2. “Multikultualisme okomodatif” yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian, mengakomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum dan kekuatan sensitif secara kultural, memberikan kesempatan kepada kaum minoritas untuk mengembangkan kebudayaannya dan minoritas tidak menentang kultur yang dominan. Multikultural ini dapat ditemukan di Inggris, Perancis dan beberapa negara Eropa yang lain.
  3. “Multikultural otomatis” masyarakat yang plural dimana kelompok kultur yang utama berusaha mewujudkan kesetaraan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik secara kolektif dan dapat diterima. Contoh dari multikultural ini adalah masyarakat muslim yang berada di Eropa yang menginginkan anaknya untuk memperoleh pendidikan yang setara dan pendidikan anaknya sesuai dengan kebudayaannya.
  4. “Multikulturalisme kritikal interaktif” masyarakat yang plural dimana kelompok kultur tidak terlalu concern dalam kehidupan kultur otonom; tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perfektif distingtif mereka. Multikultural ini, berlaku di Amerika Serikat dan Inggris perjuangan kulit hitam dalam menuntut kemerdekaan.
  5. “Multikultural kosmopolitan”, yang berusaha menghapuskan kultur sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat dimana individu tidak lagi terikat dan committed kepada budaya tertentu. Ia secara bebas terlibat dengan eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kultur masing-masing. Para pendukung multikultural ini adalah para intelektual diasporik dan kelompok liberal yang memiliki kecenderungan posmodernism dan memandang kebudayaan sebagai resauorces yang dapat mereka pilih dan ambil secara bebas. (Azyumardi Azra, Identitas dan Krisis Budaya).

Multikulturalisme juga dapat berkembang menjadi hiper-multi-kulturalisme. Steve Fuller mengemukakan bentuk hipermultikulturalisme yang perlu dihindari adalah sebagai berikut :

  1. Menganggap kebudayaan sendiri yang lebih baik. Pengakuan terhadap kebudayaan sendiri mengarahkan kecintaan pada diri sendiri atau narasisme kebudayaan, jika berlebihan dapat menjadikan kolonialisasi.
  2. Pertentangan antara budaya barat dengan sisa-Barat. Pandangan ini yang dikenal dengan Eropa Sentris dalam melihat kebudayaan lain.
  3. Pengakuan terhadap berjenis-jenis budaya. Pluralisme budaya penghargaan terhadap budaya ditangapi dikarenakan eksotis, menarik perhatian. Dan kebudayaan yang lain dilihat bukan karena eksotisnya.
  4. Penelitian budaya suatu entitas yang homogen dikuasai oleh laki-laki dan bias gender perempuan.
  5. Mencari “indigeneus culture” Pemujaan terhadap indigeneus culture hal yang berlebihan dan kerjasama internasional mengandung unsur kebudayaan lain dapat diadopsi sesuai dengan lingkungan kebudayan yang berbeda.
  6. Penduduk asli yang berbicara tentang kebudayaannya. Orang asing tidak berwewenang mempelajari kebudayaan setempat.

Dalam multikulturalisme global masih berpegang pada doktrin asimilasi yang satu arah dan logika kebersamaan. Hal ini menjadi tantangan besar terhadap studi multikulturlisme yang isinya menggali lebih jauh lagi masalah identitas dan perbedaan, juga dikemukakan tantangan multikultuiralisme, pertama adalah hegemoni barat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan. Negara yang berkembang mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mengatasi sehingga sama dengan dunia barat. Kedua, esensialisasi budaya. Multikulturalisme berusaha untuk mencari esensi budaya tanpa jatuh dalam pandangan xenophobia dan ennosentrisme. Multikulturalisme melahirkan tribalisme sehingga merugikan komunitas global. Ketiga adalah proses globalisasi yang berupa monokulturalisme karena gelombang dasyat globalisasi menggiling dan menghancurkan kehidupan bersama budaya tradisional. Masyarakat akan tersapu bersih dan kehilangan akar budayanya sehingga kehilangan akar berpijak terkena arus globalisasi.

PENUTUP

Globalisasi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat majemuk Indonesia yang apabila tidak di batasi akan merusak wacana bangsa Indonesia (NKRI). Menurut Prof Mardjono globalisasi ini mempunyai dampak yang sangat signifikan untuk masyarakat Indonesia yang multikultural. Sependapat dengan Parsudi Suparlan, 2004, yang berkeyakinan bahwa dalam alam demokrasi yang menuju globalisasi sekarang ini kita harus membangun masyarakat Indonesia dari masyarakat majemuk plural society menjadi masyarakat multikultural. Kesadaran ini kiranya sangat perlu guna mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari dampak negative globalisasi, karena tidak dapat dipungkiri globalisasi adalah suatu kekuatan yang akan membawa perubahan besar.

Globalisasi oleh banyak kelompok masyarakat juga dianggap sebagai suatu kekuatan yang menggilas segala sesuatu yang ada dijalannya (suatu juggernaut). Kekuatan ini membawa perubahan sosial besar yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan kultural dunia yang mengakibatkan terjadinya global capitalism yang dikendalikan dan dimanipulasi oleh perusahaan multinasional (MNC) atau transnasional(TNC) dan mendorong terjadinya perubahan sosial yang sangat besar terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang masih mementingkan budayanya sendiri-sendiri bukan sebagai satu bangsa.

Dalam memahami masyarakat majemuk maka kita juga harus memahami arti negara nasion. Legitimasi Negara nasion Nation-State adalah memberikan kemampuan pada negara untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan security and welfare kepada penduduknya. Dalam konsep negara nasion ini  kita harus mempunya ideologi kita adalah orang Indonesia, bukan orang Sumatra atau jawa atau yang lainnya sehingga kita tidak berpikir suku bangsa lagi tetapi merupakan satu bangsa yang ahirnya menciptakan masyarakat Indonesia yang menekankan pada satu keatuan bangsa dengan berbagai macam kebudayaan masyarakat multikultural.

 

 

Rekonstuksi Sistem Pemidanaan

Filed under: Uncategorized — nixs @ 5:37 pm

Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia

 

 

TULISAN ini dimulai dari keprihatinan akan kondisi hukum di Indonesia yang saat ini ditengarai mendekati titik nadir, sehingga mendapat sorotan yang luar biasa dari komunitas dalam negeri maupun internasional.

Proses penegakan hukum khususnya acap dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, tidak memakai paramater yang objektif, dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Titik berat yang dikedepankan adalah disparitas pidana atau perbedaan dalam pidana yang dijatuhkan untuk berbagai kejahatan.

Sebagai contoh, pencurian terhadap uang uang negara berjumlah miliaran rupiah dijatuhi pidana penjara 18 bulan, sedangkan pencurian sepasang sepatu dijatuhi pidana dua tahun penjara. Contoh lain, Perkosaan terhadap perempuan dijatuhi pidana tujuh bulan penjara, sedangkan penganiayaan dikenai lima belas bulan penjara. Situasi tersebut membuat publik memertanyakan adakah kriteria dan paramater yang jelas bagi hakim untuk menjatuhkan pidana selain pidana maksimum.

Tidak mengherankan jika publik memertanyakannya. Apakah hakim telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (social justice). Secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap melanggar hukum, karena : a. undang-undang hanya menentukan pidana maksimum, b. adanya kebebasan hakim yang merupakan salah satu pilar dari ”negara hukum”, dan c. setiap kasus memiliki karakteristik masing-masing yang tidak mungkin disamakan.

Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah undang-undang yang dibuat melalui proses legislasi telah menunjukkan proporsionalitas antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang diancamkan, antara satu kejahatan dengan kejahatan lain? Baik KUHP yang merupakan warisan Belanda, maupun Undang-Undang yang dihasilkan DPR selama ini juga tidak dilandasi pada satu perangkat parameter yang konkret dalam menentukan ancaman pidana.

Pertanyan ini harus mulai dijawab dari makna pidana dan konsep pemidanaan itu sendiri, apakah ia dijatuhkan semata sebagai harga yang harus dibayar pelaku kejahatan semata, ataukah harus memiliki tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelakunya. Seharusnya, jawaban akan falsafah pemidanaan tersirat dalam criminal policy —kebijakan negara yang komprehensif untuk menanggulangi kejahatan, yang belum dimiliki Indonesia. Akibatnya, visi antara satu sub sistem peradilan pidana dengan sub sistem lainnya tidak selalu sama.

Cukup ironis, karena sejarah pemidanaan di Indonesia menunjukkan bahwa kitab-kitab hukum kuno sudah menyiratkan falsafah pemidanaan, yang intinya adalah bahwa pidana merupakan harga yang harus dibayar pelaku kejahatan, namun sekaligus harus punya tujuan yang lebih besar untuk masyarakat dan pelaku. Betapapun sulitnya hal ini dilakukan, karenanya, sudah masanya Indonesia memilih falsafah pemidanaan yang merupakan kompromi dan kumulasi pandangan yang ada dalam masyarakat yang heterogen ini, di sinilah peran legislatif menjadi sangat menentukan.

**

Ketidakjelasan pandangan legislatif mengenai pemidanaan menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam penentuan keseriusan berbagai tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang, sehingga sanksi pidananya pun sangat beragam, yang pada gilirannya menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana oleh pengadilan.

Kuncinya, ada pada penetapan peringkat keseriusan tindak pidana, dan untuk ini diperlukan adanya suatu parameter yang disusun berdasarkan penelitian, kajian, dan analisis yang sahih. Paramater ini tidak mungkin disusun berdasarkan disiplin hukum semata, karena masalah pemidanaan bukan sekadar masalah hukum, akan tetapi juga berkaitan erat dengan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Sumbangan disiplin lain seperti antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial karenanya tidak boleh diabaikan, karena hukum yang diterima masyarakat bukan hukum yang sekadar merupakan penjelmaan kepentingan sesaat dari kelompok tertentu saja.

Proses legislasi tidak dapat berjalan sendiri dengan mengabaikan pandangan dan realitas dalam masyarakat, termasuk masyarakat dunia. Keberhasilan proses ini terletak pada sejauh mana nilai dan norma masyarakat telah diangkat dan diinkorporasikan ke dalam produk legislasi. Sangat jelas bahwa dalam hal ini sumbangan akademisi dan ‘civil society’ (masyarakat sipil) sangat diperlukan. Masalahnya, apakah dengan kentalnya ”politicking” yang ada dalam lembaga legislatif hal ini mungkin terjadi?

Tanpa adanya keinginan dan kesungguhan untuk bekerja sama dengan elemen masyarakat lainnya, produk legislasi tidak akan optimum. Oleh karenanya, skala indeks tentang penetapan pidana yang disumbangkan dari luar lembaga ini —baik dari akademisi dan masyarakat sipil, pemerintah, maupun yudikatif, layak menjadi acuan mereka dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan legislasi.

Pada tahap berikutnya, disparitas pidana yang terjadi selama ini harus direduksi. Karena tidak mungkin dihilangkan sama sekali tanpa menggerogoti kebebasan pengadilan dan kewenangan diskresioner mereka. Seperti juga untuk badan legislatif, skala indeks diperlukan oleh lembaga yudikatif dalam proses pemidanaan.

Sebenarnya, ada sejumlah variabel yang selama ini menjadi landasan pertimbangan para hakim. Akan tetapi, bobot masing-masing variabel ini dalam menentukan pidana sangat bervariasi dan subjektif, dan menyebabkan tingginya disparitas pidana. KUHP telah merumuskan sejumlah variabel yang wajib dipertimbangkan hakim dalam proses pemidanaan. Namun, ini tidak cukup untuk memastikan penurunan disparitas pidana, sehingga diperlukan suatu pedoman yang lebih konkret untuk memutuskan pidana yang layak dijatuhkan pada seseorang.

Dalam pedoman ini, setiap variabel diberi bobot, untuk memudahkan hakim memperhitungkan pidana. Pembobotan pada setiap variabel dalam pedoman ini harus dilakukan dengan sangat seksama, yang memerlukan pemikiran, bukan hanya disiplin hukum tetapi juga disiplin lainnya. Kajian terhadap putusan-putusan hakim selama ini, harus mengawali proses penetapan bobot untuk memahami pola pikir hakim, yang diikuti dengan penelitian empiris.

Sudah diduga akan muncul resistensi dari lembaga yudikatif yang merasa kewenangan mereka dikurangi, namun perlu lah mereka menyadari stigma yang telah melekat pada mereka. Mengubah seluruh produk peradilan hanya melalui penetapan parameter baik untuk legislasi maupun pemidanaan saja memang tidak cukup. Upaya ini harus disertai dengan upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas dan integritas setiap personel dalam lembaga legislatif, eksekutif (khususnya kepolisian dan kejaksaan), dan yudikatif. Dan, yang lebih penting lagi tentunya para pemimpin tidak sekadar secara retorik, tapi juga secara nyata, mengedepankan supremasi hukum yang berkeadilan.

Tugas lembaga pendidikan tinggi —khususnya fakultas hukum— dalam hal ini bukan sekadar menghasilkan lulusan yang cerdas dan bernurani, serta menghasilkan berbagai pemikiran dan terobosan untuk memperbaiki kondisi hukum yang ada, namun juga sebagai ”guardian of the paradigm”.

Jelas sekali bahwa hubungan yang sinergistik antar para aktor dari hulu (legislasi) sampai ke hilir (adjudikasi) dalam proses peradilan sangat dituntut.***

Dikutip dari rilis pers pidato pengukuhan Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, PhD sebagai Guru Besar Tetap pada FH UI di Depok, Sabtu (8/3

 

Diskresi Polisi dan Permasalahannya

Filed under: Uncategorized — nixs @ 5:39 am

PENDAHULUAN

            Keberadaan polisi ditengah masyarakat sangat dibutuhkan, kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau polisi tidak ada, bisa jadi keadaan masyarakat akan kacau, kejahatan akan terjadi dimana dan bisa jadi hukum tidak dapat ditegakkan. Pada hakekatnya fungsi polisi dimanapun didunia ada tiga hal yaitu ketertiban, legalitas dan keadilan.

Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan penegak hukum yang umumnya berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban umum, pertolongan dan bantuan dalam semua jenis keadaan darurat, pencegahan dan peneyelidikan kejahatan.

Sedangkan didalam pasal 13 undang-undang no:2 tahun 2002 tentang kepolisian tugas pokok kepolisian republik Indonesia adalah:

  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyrakat
  2. Menegakkan hukum
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam memerankan fungsinya sebagi penegak hukum dan keadilan, adakalanya polisi harus menggunakan pemaksaan dan tindakan kekerasan. Demikian juga penegak nukum lainnya diberikan berbagai kekuasaan yang dapat digunakan guna tercapainya penegakan hukum yang sah. Diantara kekuasaan dan wewenang yang seringkali digunakan secara umum adalah kekuasaan penangkapan dan penahanan dan wewenang menggunakan kekerasan jika memang sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan penegakan hukum, kewenangan/kekuasaan profesi ini sering disebut dengan diskresi discretion, namun pada pelaksanaannya sangat jauh panggang dari api.

             Konggres PBB tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum, menyepakati perlunya perubahan orientasi terhadap hal tersebut diatas sehingga dalam penegakan hukum lebih mengutamkan terpenuhinya hak-hak asasi.

Rumusan rumusan dalam kongres inilah yang melahirkan kode perilaku penegak hukum,1979. namun sayangnya di Indonesia masih banyak yang meyakini bahwa kekerasan adalah perlu dan bahkan ada aturan-aturan yang melegalkan hal tersebut tanpa pertanggungjawaban yang jelas dalam proses penegakan hukum.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan dalam konteks mengkontol kejahatan biasanya membutuhkan dukungan anggota polisi bertipe supercop yang mengutamakan peran sebagi penegak hukum, berpandangan sempit bahwa tugasnya adalah memerangi kejahatan dan mengabaikan reaksi dari masyarakat.

Dalam keadaan yang demikian sangat potensial muncul kebijaksanaan mengambil langkah atau tindakan dalam situasi tertentu berdasarkan pertimbangan dan keyakina sendiri, berlandaskan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki.

 PEMBAHASAN

             Didalam pasal 18 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian ;Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesi dalam melaksanaan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak dengan penilaian sendiri dapat disebut sebagai diskresi. Diskresi dalam polisi dimulai pada tahun 1960, pada awalnya dalam sistem peradilan pidana tidak mengenal adanya diskresi karena polisi dan jaksa harus bekerja sesuai dengan hukum bila melakukan diluar itu berarti illegal. Definisi diskresi menurut K.C.Davis, adalah membuat pilihan atau putusan dari sejumlah kemungkinan yang akan ada atau bisa terjadi.

             Diskresi didalam penegakan hukum memang tidak dapat dihindarkan, mengingat keterbatasan-keterbasan baik dalam kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana, kualitas penegak hukum maupun partisipasi masyarakat. Diskresi ini merupakan refleksi pengakuan bahwa konsep penegakan hukum secara total (total enforcement) dan penegakan hukum secara penuh (full enforcement) tidak mungkin dilaksanakan, sehingga penegakan hukum yang aktual (actual enforcement) yang terjadi. Hikmah yang terjadi adalah, bahwa diskresi inilah yang menjadi sumber pembaharuan hukum apabila direkam dan dipantau dengan baik dan sistematis (Muladi, 1995).

Ada tiga bagian dan tiga kebijakan policy dalam diskresi yaitu:

1.Diskresi of judgment

 Adalah dilawankan kepada disiplin mati/menentang aturan yang seperti robot (militer). Petugas disini harus mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman atas dasar pengalaman, contohnya adalah penegakan aturan oleh polisi lalu-lintas yang terkadang melanggar aturan yang ada.

2. Diskresi of choice

Adalah menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan penilaian pribadi (yurispudensi baru).

3. Diskresi as liberty

Diskresi ini erat kaitannya dengan tugas dan fungsi jabatan oleh karenanya menjadi hak orang yang menjabat untuk membuat putusan (menginterprestasikan kewenangannya).dicontohkan seorang hakim yang memutus suatu perkara yang terkadang bertentangan dengan aturan yang ada tapi bukan karena interpensi, melainkan karena factor yang dianggap penting cruetial.

Kebijakan policy dalam diskresi ada tiga bentuk yaitu

1.  Kebijakan yang dibatasi restrectif policy, dengan kata lain harus ada aturan yang buat serta dilaksanakan dapat/boleh atau tidaknya suatu hal dilakukan.

2.  Discouragement (membuat orang berpikir ulang/menganjurkan untuk tidak) yaitu  dengan membuat aturan dengan sangsinya sehingga menciptakan pilihan untuk seseorang (seolah melarang tapi tidak secara langsung).

3. Judgmental mengaitkan diskresi adalah judgment dengan cara membuat pedoman/aturan yang ditetapkan yang apabila di langgar akan dikenakan hukuman atau sanksi.(Mardjono Reksodiputro, bahan kuliah-KIK smstr 1, 2008)

 

             Seorang petugas kepolisian Negara Repoblik Indonesia yang bertugas ditengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap keteriban dan keamanan umum atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi kepentingan umum. Dalam keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta pengarahan terlebih dahulu dari atasannya sehingga dia harus berani memutuskan  sendiri tindakannya. Namun dalam pelaksanaannya perlu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang petugas Kepolisian akan “diskresi” yaitu :

  1. Tindakan yang harus “benar-banar dilakukan “noodzakelijk, notwending” atau azas keperluan.
  2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian “Zakelijk, sachlich).
  3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang tidak dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan (Zweckmassig, doelmatiq).
  4. Azas keseimbangan (evenredoig) dalam mengambil tindakan, harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sasaran yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak, (Kombes Pol Drs. DBM. Suharya, Diskresi Kepolisian dalam rangka Penaganan Anak Berkonflik Dengan Hukum, disampaikan dalam acara Seminar Sehari “Peradilan Anak” Atas Kerjasama Maber Polri-Unisef-Sntra HAM Univ. Indonesia, Jakarta 11 Desember 2003).

            Selanjutnya didalam mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri yang paling menentukan kualitas tindakan adalah kemampuan dan pengalaman petugas kepolisian yang mengambil tindakan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang penting “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat 1 harus dikaitkan dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 31, 32, 33 UU No. 2 tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan profesional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

 

Diskresi juga tidak hanya wewenang yang ada pada kepolisian, secara umum diskresi diartikan adalah wewenang yang diberikan kepada setiap anggota birokrasi/pemerintahan yang mempunyai otoritas membuat keputusan. Polisi secar penuh mempunyai kewenangan diskresi tersebut dikarenakan tugas polisi yang mandiri, sama halnya dengan petugas pemasyarakatan, imigrasi ataupun bea cukai.

Filosofi hukum oleh R.Dworkien and Hart,teori donat doughnut theory mengatakan diskresi tidak diatur seperti halnya aturan dan kebijakan rules and policies tapi diskresi adanya didalam hal tersebut. Kenapa adanya diskresi hal ini disebabkan karena ada aturan atau kebijakan tertentu yang tidak dibuat untuk masalah-masalah tertentu (diberikan pada perkuliahan Prof Mardjono-KIK,2008)

  

PENUTUP

Setiap penerapan diskresi oleh polisi perlu dijauhkan dari kecenderungan tindakan represif dan militeristik, apalagi sampai sewenang-wenang bahkan anarki. Kultur-kultur kekerasan itu sangat mudah memperangkap diskresi polisi ke dalam bingkai pelanggaran HAM. Oleh karena itu, kultur polisi, terutama yang secara langsung atau tidak langsung memberikan kesempatan untuk penerapan diskresi polisi, semestinya mampu memposisikan kultur itu untuk senantiasa berlandaskan HAM. Bukan sebaliknya, kultur polisi bahkan menjadi pemicu pelanggaran HAM. Hal ini mutlak dibutuhkan, terutama buat polisi di Indonesia, yang telah menyatakan diri sebagai polisi sipil.

Sehingga reformasi kultur Polri merupakan syarat utama guna menghilangkan stigmanisasi oleh masyarakat atas kewenangan/kekuasaan yang berlebihan. Sebab, jika hal tersebut dibiarkan terus berlanjut maka akan mamba semakin berkembangnya stigmanisasi tersebut berupa superbody-nya Polri. Kesan demikian sama sekali tidak menguntungkan, karena Polri sebenarnya punya batas kewenangan ditengah luasnya wewenang yang dimiliki polisi, sebagaimana diatur Undang Undang No:2 tahun 2002 tentang kepolisian.

Reformasi Polri yang sesungguhnya  mutlak dibutuhkan, karena dengan itu akan dapat terwujud kinerja kepolisian tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana setiap anggota boleh dan tidak boleh berbuat, sehingga diharapkan hal ini menjadi wacana bagi setiap orang yang menyandang status polisi atas boleh tidaknya pribadi yang bersangkutan melakukan pengaturan sikap serta perilaku seseorang atau sejumlah orang lain dalam situasi konflik. Tertutama jika situasi konflik tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban orang lain di sekitarnya.

 

 

 

DAFTAR BACAAN

 

Kombes Pol Drs. DBM. Suharya, Diskresi Kepolisian dalam rangka Penaganan Anak Berkonflik Dengan Hukum, disampaikan dalam acara Seminar Sehari “Peradilan Anak” Atas Kerjasama Maber Polri-Unisef-Sntra HAM Univ. Indonesia, Jakarta 11 Desember 2003.

Muladi, Kapita Selekte Sistem Peradilan Pidana (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 1995, hal. 46-47

Reksodiputro Mardjono, bahan kuliah-KIK smstr 1, 2008.

Sitompul, DPM, 2008, bahan kuliah KIK-UI sesmtr 1.

Sitompul, DPM, 2005, Beberapa tugas dan wewenang polri, Aoudie, Jakarta

Indonesia, Undang Undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian.

Indonesia, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang kitab hukum acara pidana.

 

 

 

Hubungan Didalam Penjara

Filed under: Uncategorized — nixs @ 5:37 am

Hubungan Antar Narapidana Didalam Penjara

 

 

I. Pendahuluan

 

Hubungan antar narapidana didalam penjara disetiap negara berbeda-beda, namun pada hakekatnya hubungan tersebut sama bila kita mampu menganalisa hubungan yang tejadi antar narapidana tersebut. Kebudayaan yang populer pada bangsa Amerika turut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap penjara-penjara di Amerika. Budaya bangsa Amerika membawa distorsi dan pemutarbalikkan terhadap perspektif penjara dengan menciptakan pandangan yang menakutkan terhadap penghuni penjara. Setelah beberapa abad, konsep mengenai “pemenjaraan” yang diwakili secara simbolik lewat suatu kesadaran kolektif menimbulkan sesuatu yang sangat buruk dalam aspek kemanusiaan.

Penjahat digambarkan sebagai seseorang yang kejam, menakutkan dan sadis, tindakan dari para penjahat bertujuan untuk menakuti masyarakat. Oleh karena itu masyarakat selalu berusaha untuk menjauhkan diri dari gaya hidup kriminal. Masyarakat melihat seseorang sebagai penjahat tanpa melihat penyebab yang paling mendasar dan nyata. Karena pada kenyataannya yang melahirkan para penjahat sehingga bisa masuk kedalam penjara dan menjadi seorang narapidana adalah berawal dari aspek kemiskinan pada suatu kota.                       

Definisi umum dari penjara adalah suatu tempat untuk menjalani hukuman bagi orang yang menyimpang dari aturan/norma didalam masyarakat sehingga oleh Lembaga Peradilan dimasukan kedalam penjara guna dirawat dan diobati (dianggap pesakitan ). Didalam penjara sendiri hubungan antar penghuni dan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dapat disusun secara kontekstual. Hubungan para narapidana didalam penjara dapat diinterpretasikan menurut konteks geografis, institusional, dan kronologis. Yang pada akhirnya hubungan berdasarkan konteks tersebut dapat menciptakan kelompok didalam penjara. Karena banyaknya kelompok-kelompok narapidana didalam penjara, maka tidaklah mengherankan jika hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Mereka menciptakan kekacauan dan berdampak pada kehidupan semua penghuni didalam penjara. Salah satu kelompok dalam penjara Amerika negara bagian Washington yang pertama kali terkenal dan terbentuk pada tahun 1950an adalah The Gypsi Jokers.

Pada penjara modern, jumlah dan jenis kelompok yang berorientasi pada kriminalitas mengalami perkembangan/peningkatan yang melampaui kelompok-kelompok dalam penjara klasik dan kelompok-kelompok yang ada di jalanan. Terminologi kelompok dalam penjara telah mengalami pengklasifikasian menjadi 2 (dua) kelompok yaitu  kelompok yang mengancam keamanan dan kelompok yang  dapt menimbulkan perepecahan diantara penghuni penjara.

 

II. Kelompok-kelompok narapidana

Pada umumnya, kelompok-kelompok narapidana di penjara bersifat otoriter, totaliter dan berkarakter kekerasan, kekejaman dan persaingan kuat untuk kekuasaan. Aturan kelompok dibuat agar para anggotanya taat dan setia kepada kelompok bukan untuk kerja sama dengan petugas (Bonner 1999; Goyer 2004; Lötter &Schurink 1984). Kondisi-kondisi dalam penjara seperti kepadatan penghuni, rasa jenuh atau kebosanan dan ketidak berdayaan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri adalah alasan yang sangat sempurna dalam terbentuknya suatu hubungan antara narapidana yang membentuk suatu kelompok didalam penjara.

Anggota kelompok dapat diumpamakan sebagai seorang serdadu yang memiliki loyalitas yang tingi pada pimpinan kelompoknya. Jika seorang narapidana bergabung ke dalam sebuah gang, maka kemungkinan narapidana tersebut akan diperintahkan untuk melakukan suatu hal yang dapat membuatnya mendekam didalam penjara lebih lama. Seringkali seorang anggota kelompok geng dalam penjara tidak mempunyai pilihan yang menyenangkan, karena ketika mereka keluar dari penjara hanya ada satu cara untuk berhenti menjadi anggota gang penjara yaitu kematian.

Semua gang didalam penjara dipisahkan kebanyakan berdasarkan ras yang biasanya terbagi dalam African-american (black, guerilla, crips), Mexican (mexico mafia), white supremist (nazi ). Merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seorang narapidana untuk dapat bertahan didalam sistem penjara yaitu dengan cara memperlihatkan kepeduliannya terhadap rasnya (tapi ini tidak berarti narapidana tersebut harus bergabung dengan kelompok tersebut). Secara alami, mereka-mereka yang masih berusia muda, putus sekolah, berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah, pengangguran, atau memiliki ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang (narkoba) dapat dipastikan dengan mudah akan bergabung menjadi seorang anggota dari suatu kelompok didalam penjara.

Berikut dibawah ini beberapa alasan mengapa para narapidana bergabung kedalam suatu kelompok didalam penjara :

  1. Untuk mendapatkan perlindungan terhadap serangan dari gang lainnya.
  2. Untuk mendapatkan perlindungan terhadap serangan dari narapidana lainnya.
  3. Untuk mendapatkan perlindungan terhadap serangan dari para petugas penjara.
  4. Untuk memperoleh tempat dimana mereka berasal.
  5. Untuk membantu mereka mengetahui apa yang mereka inginkan didalam penjara.
  6. Untuk mendapatkan obat-obatan.
  7. Untuk mendapatkan kenikmatan sex.
  8. Untuk mendapatkan rokok, gula ataupun makanan.
  9. Untuk mendapatkan selimut.
  10. Untuk mendapatkan pakaian atau sepatu.
  11. Untuk status.

 

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas para anggota dari kelompok dipenjara melakukan tindak kekerasan terhadap narapidana lainnya seperti, suka merusak, pemerasan, pencurian, menjadi pengedar narkoba, pelacuran dan lain-lain. Aktivitas hubungan ini menyebar keseluruh bagian lapisan yang ada di penjara. Pertentangan dan konflik kejam adalah fitur dari hubungan yang terbentuk. Masing-masing kelompok juga mempunyai suatu kode yang terpisah, struktur organisasi, simbolisme, bahasa, isyarat-isyarat dan tujuan membentuk kelompok (Gear &Ngubeni 2002:13).

            Steinberg (2004:24) berpendapat sama, bahwa kelompok-kelompok ini adalah orang yang terikat dalam satu hubungan yang kekal dengan kelompoknya. Dengan kata lain, dengan berperilaku layaknya laki-laki jantan seperti keberanian, kesetiakawanan dan ketabahan, pandangan yang terbentuk dari hubungan ini adalah dengan menentang batasan-batasan yang berlaku dalam kehidupan sosial.

Penyebab utama yang melahirkan kelompok-kelompok narapidana dalam penjara justru berada diluar penjara dalam bentuk tingkat perekonomian yang tidak merata disuatu daerah. Walaupun demikian pemerintah negara bagian dan federal membicarakan tentang sikap keteguhan terhadap tindak kejahatan tanpa didasari kesadaran akan aspek ekonomi Amerika, serta mengabaikan anak-anak miskin dijalanan kota justru membuat mereka menunggu anak-anak tersebut untuk mendapatkan hukuman, masuk penjara. Tidak mengherankan bila penjara diisi dengan tindak pelecehan dan penyakit kejiwaan yang dialami oleh kaum muda dan dewasa  yang diacuhkan oleh pemerintah.

Dibalik tembok penjara dan rangkaian kawat berduri yang mengelilinginya, kita menemukan sebuah ironi tentang kehidupan modern bangsa Amerika yang berada didalam penjara. Penjara menjadi suatu tempat yang cenderung lebih aman dan sehat bagi kehidupan dibandingkan pada komunitas masyarakat di dalam kota besar, namun memang demikian seharusnya sebuah penjara. Narapidana yang mengalami penyakit yang serius, ganguan kejiwaan harus mendapatkan perhatian guna dilakukan perbaikan.

Apabila kita mengamati bentuk penjara kontemporer di Amerika akan terlihat suatu bentuk kemarahan yang ditunjukkan oleh warga negara yang menuntut pemberlakuan “mata ganti mata”, maksudnya adalah kejahatan atau tindak prilaku menyimpang yang telah dilakukan oleh seseorang harus diganjar dengan hukuman yang setimpal. Karena masyarakat Amerika melihat para narapidana yang ada didalam penjara mendapatkan keuntungan dan mendapatkan apa yang diharapkan seperti kualitas hidup yang  lebih aman, bersih serta sejahtera dibandingkan dengan ketika mereka hidup didalam lingkungan rumahnya di kepadatan kota.

Hal ini membawa kita kepada suatu pandangan tentang dampak pemenjaraan terhadap setiap individu. Dimana awalnya kehidupan narapidana sebelum dimasukan kedalam penjara adalah merupakan mereka yang kurang mendapat sarana kesehatan, pendidikan, dan pangan yang berkecukupan sebagaimana kehidupan yang layak. Sedangkan penjara yang akan mereka huni telah memiliki suatu sistem dan fasilitas pendukung yang baik, yang sebelumnya tidak pernah mereka dapati ketika mereka hidup dilingkungannya di luar penjara.

Karena keterkaitan tersebut menyebabkan berbagai tindak kekerasan atau masalah yang terjadi diluar penjara, sehingga akan menimbulkan dampak yang sama pada hubungan kelompok didalam penjara. Dicontohkan ketergantungan terhadap narkoba yang terjadi pada kedua peristiwa tersebut. Ketergantungan terhadap narkoba dan penyakit kejiwaan tidak secara otomatis berakhir lewat pemenjaraan. Pemenjaraan hanya sekedar memindahkan kedua hal tersebut. Didalam penjara, narapidana cenderung untuk lebih mampu menguasai/mengendalikan kehidupannya dibandingkan saat yang bersangkutan masih berada di luar penjara, namun pilihan tersebut tergantung pada pribadi masing-masing.        

 

III. Kesimpulan

 

Hubungan antar narapidana yang terjadi didalam penjara dipengaruhi oleh keberadaan kelompok-kelompok yang terbagi berdasarkan ras dan daerah asal narapidana. Hubungan yang terbentuk didalam penjara antar narapidana membentuk kehidupan yang berkelompok. Anggota kelompok ini pada umumnya adalah mereka yang masih berusia muda, putus sekolah, penganguran, berasal dari keluarga ekonomi lemah, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat dan mereka yang memiliki kecanduan terhadap narkoba. Mereka-mereka inilah yang cenderung membawa hal-hal kurang baik kedalam penjara. Saat mereka memasuki penjara dengan kondisi sifat dan prilaku yang menyimpang akan membawa dampak buruk terhadap narapidana lainnya dan sistem dan fasilitas yang baik dalam penjara yang telah dimiliki sebelumnya.

Kelompok-kelompok ini terbentuk dengan memiliki tujuan yang sangat beragam. Mulai dari keinginan untuk mendapat perlindungan dari serangan kelompok lainnya, sampai dengan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari (seperti rokok, selimut, makanan sampai kepuasan sex). Untuk mencapai tujuannya ini, para anggota kelompok melakukan hal-hal yang cenderung merugikan narapidana lainnya. Bahkan melakukan tindakan perusakan terhadap fasilitas yang tersedia didalam penjara. Namun pada perkembangan akhirnya tidak bisa dipungkiri, bahwa kehidupan dalam penjara adalah saling berkaitan erat dengan kehidupan diluar penjara.

 

Idealnya Criminal JUstice System

Filed under: Uncategorized — nixs @ 5:00 am

Dalam sistim peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif dan sosial.
Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim penegakan hukum semata-mata.
Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistim sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistim yang dipergunakan adalah sistim sosial.
Lebih lanjut menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistim dalam peradilan pidana, ialah : Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
Efektifitas sistim penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “The administration of justice”
Komponen – komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan
. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu “integrated criminal justice system”. Muladi menegaskan makna intergrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam : 1. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikar-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistim peradilan pidana.
Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistim yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu sub sistim, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistim akan menimbulkan dampak kembali pada sub sisitim lainnya. Keterpaduan antara subsistim itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistim menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistim peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.
Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Olehkarena peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (criminal policy) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum.
Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (criminal policy system) harus dilihat sebagai “The Network of court and tribunals whichedeal with criminal law and it’s enforcement”.
Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai Abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Mardjono Reksodiputro dengan gambaran bekerjanya system peradilan pidana demikian maka kerjasama erat dalam satu system oleh instansi yang terlibat adalah satu keharusan. Jelas dalam hal ini tidak mudah, tetapi kerugian yang timbul apabila hal tersebut tidak dilakukan sangat besar. Kerugian tersebut meliputi:
a) kesukaran dalam menilai sendiri keberhasiolan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka;
b) kesulitan memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub system); dan
c) karena tanggung jawab masing instansi kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari system peradilan pidanaMenteri Kehakiman sendiri pernah mengingatkan “ dengan menggunakan kata system sebenarnya kita telah menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub system kearah tercapainya tujuan bersama.”
Modernisasi Sistem Peradilan
Dengan semakin meningkatnya proses modernisasi yang memunculkan fenomena baru berupa globalisasi, menuntut perubahan struktur hubungan-hubungan hukum (legal stucture), substansi-substansi baru pengaturan hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture) maka akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup (peaceful life) dalam berbagai kehidupan sosial, akan menjadi tidak pasti, tidak tertib serta tidak terlindung. Sebabnya adalah penegakan hukum aktual (actual enforcement) akan jauh dari penegakan hukum ideal (total enforcement and full anforcement).
Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat. Dalam era modernisasi dan globalisasi inilah sistim hukum ditantang untuk berperan sebagai mekanisme pengintegrasi (integrative mechanism) yang dapat mempersatukan berbagai dimensi kepentingan : (a) Antar kepentingan internal bangsa, (b) Antar kepentingan nasional dengan kepentingan internasional, (c) Antar sektor kehidupan nasional. Hukum nasional dalam era globalisasi di samping mengandung “Local Characteristics” seperti ideologi bangsa, kondisi-kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, juga harus mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional ini memberikan warna di dalam kehidupan hukum nasional baik dalam pembentukan hukum, penegakan hukum maupun kesadaran hukum.
Disadari ataupun tidak, modernisasi dan globalisasi memang dapat menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum. Meski demikian masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berdampak positif ataupun negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut :
Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang.
Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Diantara faktor-faktor tersebut di atas, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebsbkan oleh karena undang-undang disusun disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistim peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum.
Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistim, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum.

Salah satu cara untuk melaksanakan modernisasi sistim peradilan pidana adalah dengan membangun sebuah model. Menurut pendapat Herbert Packer, pendekatan normatif dibedakan ke dalam dua model, yaitu : crime control model dan due prosess model. Sedangkan menurut Muladi, model sistim peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah yang mengacu kepada : “daad-dader strafrecht” yang disebut : model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Persepsi para pendukung crime control model dan due prosess model terhadap proses peradilan pidana adalah bahwa proses tersebut tidak lain merupakan suatu “decision making”. Crime control model merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan “excessive leniency” sedangkan due prosess model merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan ketepatan dan persamaan. Pada intinya perbedan dua model ini berkisar pada bagaimana mengendalikan pengambilan keputusan agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.

Secara umum penegakan hukum hanya dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistim peradilan pidana.
Penegakan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistik, sehingga penegakan hukum secara aktual (actual enforcement) harus dilihat sebsgsi bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan balik yang positif.

 

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.